Peran Pemerintah Kota Depok dalam Penegakan Hukum Maritim

Pemerintah Kota Depok memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum maritim di wilayahnya. Dengan memiliki wilayah pesisir yang cukup luas, penegakan hukum maritim menjadi salah satu hal yang tidak bisa diabaikan oleh pemerintah setempat.

Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Depok, Bambang Sutrisno, peran pemerintah kota dalam penegakan hukum maritim sangatlah vital. “Kita harus memastikan bahwa perairan di sekitar Kota Depok aman dan terjaga, baik dari segi keamanan maupun kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Salah satu langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok adalah dengan meningkatkan patroli di perairan wilayahnya. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum maritim seperti illegal fishing dan pencemaran lingkungan.

Selain itu, pemerintah kota juga bekerja sama dengan instansi terkait seperti TNI AL dan Polisi Perairan dalam melakukan penegakan hukum maritim. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hukum di perairan Kota Depok dijalankan dengan baik.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, peran pemerintah kota dalam penegakan hukum maritim sangatlah penting. “Pemerintah kota harus memiliki komitmen yang kuat dalam melindungi perairan wilayahnya agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat,” katanya.

Dengan adanya peran yang aktif dari Pemerintah Kota Depok dalam penegakan hukum maritim, diharapkan perairan di sekitar Kota Depok dapat tetap aman dan lestari untuk generasi mendatang. Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, perlu bersinergi dalam menjaga kelestarian sumber daya laut demi kesejahteraan bersama.